:: Sistem Informasi Keuangan ::
 



no

 

Tanggal

 

Dari

 

Permasalahan

 

Tanggapan

 

1  24 Mei 2016 pumkbarjas Menanyakan Realisasi bagian Barjas apa bisa di peroleh datanya untuk pembuatan laporan ke kepala?  Silahkan datang ke tempat kami untuk mengambil datanya.
2  18 Mei 2016 pumk1_pkpaceh Apakah untuk perhitungan PPn dan PPh benchmarking masih sama seperti tahun kemarin atau sudah berubah? terimakasih  1. mohon di baca kembali Nota Dinas Biro Umum no.792/s.1.2/KTU.01.1 tentang penyampaian informasi atas permasalahan perpajakan. 2. Intinya adalah bahwa jenis jada kegiatan benchmarking menurut PMK 141 Th 2015 merupakan jasa penyelenggara kegiatan. Dan Jasa Penyelenggara Kegiatan dengan Pajak : a. PPN sebesar 10% dari DPP. DPP yang berlaku adalah (100/110)x nilai tagihan b. PPh 23 adalah sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPn
3  25 Agustus 2015 pumkrtp Saya mau menanyakan terkait transport taxi. Kalau perjalanan dinas dari Aceh menuju Bandung, tetapi tiket pesawat yang ada hanya Aceh – Jakarta. Apakah transport taxi yang diperoleh Aceh, Jakarta, dan Bandung atau hanya Aceh dan Bandung saja?  Sesuai ketentuan dalam PMK No. 113/PMK.05/2012 Pasal 8 ayat (3), disebutkan bahwa biaya transportasi untuk perjalanan dinas meliputi biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan seperti taksi. Dalam perjalanan dinas Saudara, taksi dapat dipergunakan untuk perjalanan dari kantor menuju bandara di Padang, dari bandara Jakarta menuju lokasi tujuan di Bandung. Akan tetapi, perlu dipastikan juga ketersediaan alokasi dana dalam DIPA untuk keperluan pembayaran biaya perjalanan dinas. Dalam hal alokasi kurang mencukupi perlu dipilih moda transportasi dengan biaya yang sesuai dengan alokasi dana yang tersedia.
4  25 Agustus 2015 pumkrtp Jika dalam kebutuhan sehari hari kita belanja ke toko alfa/indomart yang hanya mengeluarkan struk pembayaran, apakah masih perlu diberikan kwitansi yang bermaterai apabila belanja menghabiskan uang antara 250 – 1 juta?  Pembubuhan materai pada kuitansi mengikuti ketentuan mengenai bea materai yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak. Mengenai besaran atau nilai materai yang dibubuhkan pada kuitansi dapat berkonsultasi pada Ditjen Pajak/Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau melalui Call Center Pajak.
5  25 Agustus 2015 pumkrtp Selama ini pembayaran Telkom dan PLN langsung kepada pihak ke-3 apakah dimungkinkan pembayaran Telkom dan PLN menggunakan dana UP?  Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN, Pasal 39 ayat (3) dan (4) dinyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran tagihan kepada negara atas komitmen dilakukan dengan Pembayaran LS kepada penyedia barang/jasa atau Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya, dan dalam hal Pembayaran LS tidak dapat dilakukan, pembayaran tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan UP. Dalam Pasal 43 ayat (3) disebutkan bahwa pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.Kemudian dalam Pasal 43 ayat (5) disebutkan juga bahwa UP dapat diberikan untukpengeluaran-pengeluaran : a. Belanja Barang; b. Belanja Modal; dan c. Belanja Lain-lain. Oleh karena itu, pembayaran Telkom dan PLN yang menggunakan akun belanja barang dapat dilakukan dengan pembayaran LS maupun dengan UP. Akan tetapi, lebih baik jika pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS untuk mempercepat pencatatan realisasi belanja dan memastikan bahwa pembayaran langsung dilaksanakan kepada yang berhak.
6  25 Agustus 2015 pumksdm Perhitungan biaya perjadin pegawai tidak tetap/tenaga kontrak apakah dipersamakan dengan PNS gol.II atau disesuaikan menurut tk. pendidikan yang bersangkutan?  Sesuai dengan PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas, pada Pasal 10 disebutkan bahwa penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, ditentukan oleh KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
7  25 Agustus 2015 pumkrtp 1. Saya ingin belanja ATK keperluan kantor di toko, apakah saya langsung meminta uang kepada bendahara, atau meminta izin terlebih dahulu kepada PPK, jika harus meminta izin kepada PPK, dokumen apa saja yang harus saya siapkan? 2. Sebelum saya ke toko untuk belanja ATK, apakah saya harus membawa kwitansi atau tidak? 3. Jika saya lupa membawa kuitansi, apakah saya boleh menandatangani kuintansi yang telah di tempel di materai, untuk di serahkan kepada bendahar atau PPK? 4. Untuk belanja langganan jasa seperti pos, listrik, intrnet, ataupun telepon, apakah harus dibuatkan kwitansi yang ada materai nya?sementara saya sudah mendapatkan struk pembayaran? 5. Untuk belanja premium atau solar apakah harus membuat kwitansi sebagai bukti pembelian, sementara saya sudah mendapatkan struk dari SPBU?  1. Apabila yang saudara maksud adalah meminta uang dalam rangka uang muka kerja untuk pembelian ATK, maka diperlukan SPBy yang ditandatangani oleh PPK sebagai dasar bagi Bendahara untuk membayarkan uang muka kerja. SPBy tersebut dilampiri dengan dengan rencana pelaksanaan. kegiatan/pembayaran, rincian kebutuhan dana, dan batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja dari penerima uang muka kerja. 2. Untuk pembelian ATK di toko yang nilainya sampai dengan Rp50 juta mempergunakan kuitansi sebagai bukti pengeluaran. Mengenai kapan kuitansi ditandatangani tentunya tergantung dari pertimbangan Saudara sendiri bagaimana sebaiknya melaksanakannya. 3. Kuitansi tersebut ditandatangani oleh penerima pembayaran, dalam hal ini adalah toko. 4. Untuk pembayaran beberapa jenis belanja langganan jasa yang nilainya kecil, kuitansi dapat disatukan dengan dilampiri struk atau nota bukti pembayaran. 5. Struk pembelian premium atau solar dapat disatukan dalam satu kuitansi dengan pembelian barang lainnya atau pembelian premium yang dilakukan pada hari yang lain jika nilainya relatif kecil.
8  25 Agustus 2015 pumkrtp Jika ada pejabat pengadaan yang diberhentikan oleh KPA/Kepala Kantor di tengah bulan berjalan (dalam hal ini bulan April), dan diganti dengan pejabat pengadaan yang baru dgn SK pada tanggal pertengahan April dengan TMT 1 April. Pejabat pengadaan yang lama sudah mengajukan surat pengunduran diri dan pernyataan tidak mau menerima honor pejabat pengadaan bulan April. Apakah honor bulan April dapat dicairkan dan diberikan kepada pejabat pengadaan yang baru?  Sesuai ketentuan mengenai SBM TA 2015, honorarium pejabat pengadaan dibayarkan dengan satuan OB sehingga dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terdapat penunjukan pejabat pengadaan baru yang ditetapkan TMT 1 April maka pejabat tersebut berhak atas honorarium pejabat pengadaan bulan April yang dapat dibayarkan pada akhir April atau awal Mei.
9  25 Agustus 2015 pumkrtp Masalah dokumen penerimaan barang/jasa sesuai pmk 190/2012 pasal 51 ayat 2 huruf b. Contoh kasus, staf umum ditugaskan oleh PPBJ untuk membeli ATK dengan total harga 3 juta. Kemudian atas transaksi tersebut staf umum tersebut memperoleh bukti perjanjian sekaligus bukti pembayaran berupa nota, dan ATK tersebut langsung di bawa kekantor oleh staf tersebut. Pertanyaan saya apakah nota yang didapat bisa dijadikan dokumen penerimaan barang jasa sesuai pmk diatas, ataukah perlu dibuatkan lagi dokumen dengan ditandatangani oleh PPBJ, PPHP, dan PPK ataukah ditandatangani toko, PPHP, dan PPK?  Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK dapat sekaligus dijadikan dokumen penerimaan barang yang ditandatangani oleh petugas penerima hasil pekerjaan sebagaimana contoh kuitansi yang terdapat pada Lampiran XI PMK 190/PMK.02/2012.
10  25 Agustus 2015 pumkrtp 1. Apakah suatu kegiatan dapat dibayarkan uang makan dan uang lembur sementara kegiatan dimksud sudah diberikan honorarium pelaksana kegiatan? 2. Jika tidak bisa dibayarkan apakah bisa dibayarkan uang makan dan lembur tersebut pada orang yg tidak masuk pada pokja?  1. Honorarium pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang berdasarkan SK diangkat dalam suatu tim pelaksanan kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, dengan ketentuan antara lain tim tersebut merupakan perangkapan fungsi/tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari. Berdasarkan uraian tersebut, maka kepada pegawai negeri yang masuk dalam tim pelaksana kegiatan berhak mendapatkan uang makan dan uang lembur, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 2. Bagi pegawai yang tidak masuk pokja berhak mendapatkan uang makan dan uang lembur, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.